Artikel Serius

CSR, Pemaksaan Perusahaan Menunaikan HAM

Kewajiban negara memenuhi hak asasi manusia dengan keterbatasan yang dimiliki negara menjadi masalah yang kompleks. Melibatkan perusahaan menjadi jalan keluarnya. Pasal 74 dari revisi undang-undang perseroan terbatas (UU PT) menjadi payung hukum kewajiban CSR oleh perusahaan.

 

Kemajuan dunia bisnis setengah abad terakhir mengubahnya menjadi institusi yang paling berkuasa. Perusahaan bisa masuk mana saja. Bentuk usahanya pun tak lagi bisa dibatasi. Dampaknya pun beragam, ada yang menguntungkan dan merugikan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan untuk membantu mengatasi masalah sosial yang ada di sekitar perusahaan. Misalnya menyangkut kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan atau lingkungan.

Kita tidak bisa mengelak atas perubahan dunia di mana kapitalisme menjadi panggung yang absah bagi kehidupan kita. Berpijak pada kapitalisme global membuat tanggung jawab kehidupan umat manusia harus selalu mempertimbangkan kepentingan pebisnis.

Bahasan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal CSR menjadi topik yang tidak baru namun tetap ramai dibahas banyak kalangan, baik akademisi, regulator, praktisi bisnis maupun rakyat biasa. Isu ini mengemuka akibat cepatnya arus dinamika sosial, menurunnya peran pemerintah dan semakin vitalnya peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, serta meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat tentang keadilan sosial, lingkungan hidup, dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM).

Tak dapat kita pungkiri perusahaan atau korporasi memang diperlukan untuk membuat barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Selain itu, perusahaan membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Akan tetapi tak jarang ketimpangan antara kondisi masyarakat sekitar dengan perusahaan sangat besar. Perusahaan semakin kaya sedangkan masyarakat sekitarnya tak kepalang miskin.

Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan dan BUMN maju dan berkembang, sementara masyarakat di sekitarnya tetap miskin, tak mampu menempuh pendidikan, tak bisa memperoleh kesehatan yang baik, tinggal di rumah-rumah yang kumuh dan tak bisa makan dengan cukup dan sehat. Bagaimana mungkin mereka bisa membeli produk-produk perusahaan, seperti buku, berlangganan telepon, menabung di bank dan lain sebagainya?

Akses masyarakat bekerja di perusahaan sangat kecil, selain itu kebanyakan mereka hanya sebagai buruh kasar dengan upah yang minim. “Masyarakat yang rata-rata unskill sedangkan perusahaan memerlukan orang dengan skill membuat perusahaan merekrut sedikit tenaga dari masyarakat sekitar. Kalau pun banyak hanya sebagai buruh kasar sedangkan tenaga ahli dibawa dari luar seperti yang dilakukan Freeport,” papar Yosep Adi Prasetyo, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM.

Tanggung jawab perusahaan sebenarnya akan memberi keuntungan bagi perusahaan yang bersangkutan pada jangka panjang. Meningkatkan daya beli masyarakat yang akan berpengaruh kepada pembelian produk atau jasa perusahaan tersebut. Walaupun aktivitas ini bukan kewajiban, karena kewajiban perusahaan adalah membayar pajak. Namun perusahaan-perusahaan diharapkan, dapat mengatasi kesenjangan sosial, dengan demikian tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat diatasi.

Di Indonesia sendiri CSR sudah ada dan dipraktikkan. Namun, itu baru dilakukan oleh perusahaan besar dan tampilan atau formatnya sebagian besar masih berupa aktivitas Community Development (CD). Sedangkan yang lainnya masih berbentuk sertifikasi. Umumnya pelaksanaan CSR tidak ‘diikat’ dalam aturan internal perusahaan melainkan tergantung kebijakan CEO, dengan kata lain masih bersifat sukarela (voluntary).

Kegiatan CSR yang diarahkan memperbaiki konteks corporate. Ini memungkinkan alignment antara manfaat sosial dan bisnis yang muaranya untuk meraih keuntungan materi dan sosial dalam jangka panjang.

Craig Semit seorang pakar marketing berpendapat CSR harus disikapi secara strategis. Ini bisa dillakukan oleh perusahaan dengan menyelaraskan inisiatif CSR yang relevan dengan produk inti (core product) dan pasar inti (core market). Kemudian membangun indentitas merek, bahkan untuk menggaet pangsa pasar, atau menghancurkan pesaing ia sebut sebagai The Corporate Philanthropy.

Hal itu senada dengan yang diungkapkan Mukti Fajar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Perusahaan yang pintar bisa melakukan CSR tetapi sekaligus menaikkan merknya. Karena lebih dikenal dengan CSR-nya mereka tidak perlu lagi gembar-gembor pake iklan karena lebih dikenal masyarakat.” Akan tetapi ini akan sangat sulit dilakukan oleh perusahaan berbasis tambang, berbeda dengan perusahaan berbasis jasa yang lebih mudah mengimplementasikannya.

Implementasi CSR di beberapa negara bisa dijadikan referensi untuk mengurai perdebatan itu. Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi code of conduct CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM).

“Jangan hanya dilihat bisnisnya saja. Rumah sakit pun sebenarnya wajib CSR karena dia membuang limbah. Pokoknya semua usaha yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat,” ungkap Yosep.

Perusahaan atau korporasi memang diperlukan untuk membuat barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Selain itu, perusahaan membuka lapangan kerja untuk masyarakat, lalu mereka membuat CSR dengan meresmikan sekolah, klinik gratis, beasiswa dan lain sebagainya. Perusahaan juga membayar pajak kepada negara.

Pemerintah  yang juga meminta perusahaan untuk memberi dana CD bagi masyarakat sekitar perusahaan. Tujuannya supaya pertumbuhan perusahaan juga diikuti oleh pertumbuhan masyarakat. Sayangnya, banyak pengusaha yang menganut kredo agar perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat sebenarnya bertentangan dengan misi korporasi.

“Pemikiran Milton Friedman yakni tanggung jawab sosial korporasi adalah amoral. Karena pada dasarnya perusahaan bertujuan mencari keuntugan bukan pelaksana bakti sosial menjadi pedoman banyak pengusaha,” Ungkap Mukti Fajar lagi.

Kemudian jika dikatakan bahwa perusahaan diminta mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk tanggung jawab sosial pada dasarnya tidak ada keuntungan perusahaan yang terbuang untuk misi sosial. Bagian dari biaya sosial itu akan dibebankan kembali kepada pihak lain dan bukan menjadi proyek merugi perusahaan.

Dengan kata lain tidak ada prinsip “perusahaan berkorban”, yang ada upaya tanggung jawab sosial perusahaan hanya kedok untuk memuluskan tujuan mencari keuntungan, bukan demi problem masyarakat. Biaya sosial perusahaan identik dengan biaya promosi, yang memperhitungkan apa keuntungan yang bakal diperoleh perusahaan lewat aksi itu.

Biaya yang disisihkan perusahaan untuk kepentingan sosial tidak boleh mengurangi keuntungan perusahaan, karena bukankah keuntungan sebesar-besarnya menjadi tujuan? Lalu kemana biaya sosial itu harus dibebankan? Biaya pertanggungjawaban sosial perusahaan akan dieksternalisasi lagi oleh perusahaan kepada pihak lain, entah itu masyarakat, negara atau alam.

Dengan demikian, semakin besar tanggung jawab sosial perusahaan semakin besar perusahaan mendikte dan mencengkramkan kekuasaannya kepada masyarakat, negara dan alam. Sampai disini terjadi paradoks bahwa CSR menguntungkan, tetapi demi CSR ada biaya yang harus ditanggung pihak lain. Jadi perusahaan tetap pada kondisi semula, tidak ada keuntungan yang dibagikan secara murni sosial, meski aktivitas itu dihadiri pejabat dan disorot kamera.

Adalah penting para eksekutif perusahaan merangkap sebagai chief ethic officer (CEO). Menjadi CEO atau pemimpin etis yang peduli pada masyarakat tidaklah salah. Namun tetap harus disadari bahwa CSR bukan harga mati, stigma final, bagi sebuah “perusahaan yang disucikan”. Terutama perusahaan-perusahaan hitam yang merugikan masyarakat, negara dan alam.

 

CSR dan Kejahatan Perusahaan

Perbincangan mengenai CSR sebetulnya bukan persoalan baru. Tapi, hal ini menjadi topik aktual. Selain karena masih banyak dijumpai beberapa perusahaan atau praktisi bisnis yang belum memahami dan melaksanakan CSR. Ini juga ditengarai oleh perusahaan seringkali “cuci tangan” bila ada sebagian pegawainya yang mengalami kecelakaan atau kerugian. Bahkan, hingga kini masih banyak dijumpai malpraktek dan modus penyimpangan HAM yang dilakukan perusahaan.

UU CSR di Indonesia memang belum melindungi hak buruh dan keluarganya. “Pendidikan anaknya, kesehatan anak dan istrnya seharusnya jadi jaminan perusahaan tidak hanya untuk buruhnya tetapi meliputi keluarganya,” ujar Fajar Mukti. Hal tersebut juga diamini oleh Putri, aktivis Elsam. “Aturan CSR di Indonesia belum memenuhi syarat. Belum ada perlindungan untuk buruh seperti upah layak dan batasan jam kerja yang disiplin,” jelasnya. Putri juga menyebutkan kebijakan CSR seharusnya juga harus melindungi hak anggota keluarga dari buruh perusahaan.

Bahkan, di masa lalu banyak perusahaan melakukan corporate crime. Corporate crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan dlm bidang ekonomi, sosial, pajak, dll. Di luar itu ada kejahatan lingkungan yang juga dilakukannya. Sayangnya CSR tidak mengecilkan kriminal oleh perusahaan tersebut yang seharusnya di reduksi, karena hal itu juga merupakan masalah HAM.

Beberapa perusahaan tambang di Indonesia pernah melakukan kejahatan serius seperti Freeport dan Exxon Mobile. “Freeport melakukan kejahatan serius yakni pemabntaian org eks OPM. Pembantaian dalam kontainer freeport yang kemudian mayatnya diambil oleh tentara, kopassus. Ini merupakan kejahatan HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, dulu di bekas sumur2 Exxon di Lhokseumawe terdapat banyak mayat sipil korban pembantaian,” ungkap Yosep.

Menurut hasil penelitian UN Global Compact, ada beberapa konsep keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM yang perlu kita waspadi bersama. Pertama, direct complicity (keterlibatan langsung). Maksudnya, sebuah perusahaan secara sadar membantu suatu negara dalam pelanggaran HAM.

Kedua, beneficial complicity. Yakni, sebuah perusahaan mengambil manfaat langsung dari pelanggaran HAM yang dilakukan orang lain. Contoh, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti penindasan terhadap protes damai terhadap kegiatan perusahaan atau penggunaan langkah preventif dalam menjaga fasilitas perusahaan seperti dilakukan oleh PT. Freeport.

Ketiga, silent complicity, yaitu kegagalan perusahaan untuk menghentikan, membiarkan atau tidak berbuat apa-apa ketika ada UU yang mendiskriminasi terhadap suatu kelompok dalam masyarakat. Secara umum, perusahaan diam bahkan membiarkan adanya pelanggaran HAM yang bersifat sistematis. Di Indonesia, menurut UU No. 39 Tahun 1999, bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi karena a. Perbuatan orang, b. Kelompok orang, termasuk negara dan korporasi.

Dalam konteks semacam ini, maka perlu diajukan pertanyaan kritis bagaimana seharusnya bisnis itu dikelola dan sejauh mana tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh perusahaan? Pertanyaan tersebut penting dijawab oleh semua pihak, khususnya praktisi bisnis. Sebab, tatanan sosial yang baik (good governance) tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, tapi sudah menjadi tanggung jawab bersama, termasuk perusahaan (dunia bisnis).

“Dalam skala nasional dan internasional, sebenarnya dunia bisnis (perusahaan) tidak bisa mengabaikan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Sebab, HAM merupakan argumen fundamental dari hukum nasional dan internasional yang harus dihormati dan dijunjung bersama,”ungkap Putri.

Ia pun menambahkan HAM dalam konteks Indonesia tidak saja tertuang dalam UU HAM dan UUD 1945, tapi juga termaktub dalam berbagai kovenan internasional yang telah diratifikasi, antara lain meliputi: Konvensi Hak Anak, Penghapusan Segala Diskriminasi Perempuan dan Rasial, Konvensi ILO, dan Konvensi Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan lain sebagainya.

Apabila konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tersebut dijalankan dengan baik dan benar, maka akan dapat mendorong terwujudnya masyarakat madani. Selain itu dapat membuka akses kepada banyak pihak pemangku kepentingan (publik), seperti pekerja, masyarakat sekitar dan fasilitas-fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga akan menciptakan suasana yang kondusif, terwujudnya stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya pada korporasi.

Dalam konteks ini, korporasi dikatakan belum menunaikan tanggung jawab sosial dan HAM manakala korporasi tersebut belum sepenuhnya melaksanakan konsep CSR yang didasarkan pada paramater HAM. Belum lagi  ketika pembuatan kebijakan cenderung sepihak dari pemimpin perusahaan (otoriter) ketimbang melibatkan semua pihak dalam korporasi (demokratis). Serta seringkali tidak adanya akuntabilitas, supervisi dan mekanisme enforcement corporate social responsibility pada perusahaan.

Padahal, kini sudah seharusnya perusahaan menjalankan corporate accountability yaitu kewajiban-kewajiban korporasi untuk menghormati dan melindungi HAM. Pendek kata, perusahaan yang mempunyai komitmen HAM akan memastikan di dalam tempat kerjanya ada jaminan, seperti: jaminan keamanan dan kesehatan kondisi kerja, tidak adanya praktek diskriminasi pekerja, tidak ada pekerja anak, hak kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal yang layak.

Menurut Yosep sepatutnya perusahaan diberi reward atau penghargaan apabila aturan-aturan hukum tersebut dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Dan sebaliknya pula, bila melanggar aturan sudah selaiknya diberi sanksi peringatan atau hukuman. Seperti, UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang berbuat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup.

Dalam konteks saat ini, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sudah barang tentu semua pihak ikut berpartisipasi aktif dengan penuh kesadaran memperhatikan dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana tersebut di atas. Dengan harapan, di dalam sebuah perusahaan akan terjadi suasana harmonis, damai, dan berkeseimbangan (equilibrium), bukan diskriminasi dan penindasan.

Namun demikian ada beberapa hal dalam kegiatan CSR yang bisa memberikan mudarat kepada para kalangan miskin. Misalnya saja melarang buruh dibawah umur untuk bekerja tanpa memberikan alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan dari keluarga tersebut atau membuka peluang pendidikan bagi anak-anak. Ini dapat mengakibatkan mereka meningkatkan kegiatannya ke sektor informal atau sektor-sektor illegal.

Perusahaan yang mengambil kekayaan dan keuntungan dari Indonesia memang perlu dilibatkan dalam pemenuhan hak masyarakat. Akan tetapi pemerintah harus mengatur dan memantuanya dengan disiplin dan tetap sesuai dengan konsep awalnya. Banyak aturan yang menjadi terlihat kurang maksimal dalam pelaksanannya. Kehawatiran ini diungkapkan oleh Yosep, “kebanyakan aturan di Indonesia di buat dengan konsep yang baik akan tetapi menjadi kurang baik dalam pelaksanaannya.”

Survey Price Water House Cooper Tahun 2002 pada pemimpin bisnis dan sebanyak 1200 respondent mengindikasikan bahwa seperempat daripadanya melakukan report yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan melihat survey-survey tersebut maka tidak ada alasan buat perusahaan-perusahan di Indonesia untuk tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sudah saatnya perusahaan turut serta mengatasi masalah sosial di Indonesia. Perusahaan harus juga memikirkan bagaimana mengentaskan kemiskinan, pendidikan layak bagi semua anak bangsa. Bagaimana memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan-pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka. Bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat agar mau mendukung eksistensi mereka di wilayah tersebut.

Bukan sebaliknya, karena yang terjadi saat ini adalah sungai-sungai tercemar tidak bisa memberikan air bersih lagi, laut-laut terkena limbah minyak sehingga nelayan berkurang tangkapan ikannya, penyakit menjangkiti masyarakat dari limbah pabrik, gunung-gunung gundul ditebangi secara brutal, bukit-bukit menjadi danau dan ditinggalkan merana sesudah emasnya diambil sepuasnya.

 

 

Denny Mahardy

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s